Feasibility study (FS) alias studi kelayakan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Bandar Lampung diperkirakan rampung tahun 2011. Studi kelayakan dan pembuatan master plan BRT bernama Trans-Lampung itu dilakukan oleh dinas perhubungan (dishub), baik provinsi maupun kota, bersama Prof Dr Ing Ir Ahmad Munawar MSc, pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Menurut Kepala Dishub Lampung Eman Hendrawan, pendanaan untuk pengadaan transportasi massal tersebut akan ditanggung bersama oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov Lampung, dan Pemkot Bandar Lampung. Saat ini tim ahli transportasi dari UGM masih melakukan kajian yang meliputi kelayakan jalan, pengadaan fasilitas pendukung, dan pembiayaan total pengadaan sarana. "Kami belum bisa merinci dengan detail berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana. Karena saat ini salah satu fokus kajian tim adalah penghitungan alokasi dana yang dibutuhkan," ujarnya, Rabu (8/9).

Secara rinci, 60 persen pendanaan biaya operasional dan pengadaan BRT ditanggung oleh APBD Lampung, 30 persen dari APBD Bandar Lampung, dan 10 persen dari pihak swasta. Sedangkan pengadaan sarana bus ditanggung langsung oleh Kemenhub. 

Untuk sementara, wilayah yang menjadi titik pengadaan prasarana transportasi massal tersebut baru dilakukan di Kota Tapis Berseri. Lalu akan menyusul di beberapa daerah lainnya di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Pengadaan BRT, lanjut Eman, dilakukan untuk mengatasi masalah transportasi di Bandar Lampung yang semakin kompleks akibat tingginya kemacetan dan kurangnya sarana transportasi aman dan nyaman yang terjangkau masyarakat.    

Sebelum Lampung, sejumlah daerah telah melakukan program sama. Di antaranya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta yang terkenal dengan busway-nya. Berdasarkan referensi dari beberapa daerah yang telah mengadakan busway, jumlah dana yang dibutuhkan mencapai Rp 35 miliar.

"Setelah pengkajian selesai, tahapan selanjutnya adalah koordinasi antara dishub, pemprov, dan pemkot. Setelah itu, alokasi anggaran akan diajukan ke DPRD Lampung untuk disetujui," pungkas Eman.

54 Bus Gratis dari Pusat

KADISHUB Lampung Eman Hendrawan mengatakan, BRT di Bandar Lampung nantinya melayani rute ke pusat perdagangan dan wisata.

Gagasan awal, Trans-Lampung akan melayani rute :

"Kita tidak akan menggunakan kendaraan ukuran besar. Cukup bus ukuran tiga perempat seperti di Yogyakarta," katanya.

Selain itu, Trans-Lampung tidak akan menggunakan jalur khusus seperti busway di DKI Jakarta. Pasalnya, lebar ruas jalan di Bandar Lampung kebanyakan sangat sempit. Untuk melakukan pelebaran jalan juga sangat tidak mungkin. "Pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan 54 unit bus untuk Lampung untuk proyek Trans-Lampung nanti," imbuh Eman. 

Jika tak ada aral melintang, proyek Trans-Lampung baru akan dimulai pada 2011. Karena saat ini masih perlu melakukan persiapan survei detail engineering design (DED)-nya dulu. Dishub Lampung menggunakan anggaran Rp 300 juta untuk studi kelayakan dan pembuatan master plan. 

Jika studi kelayakan bus Trans-Lampung disetujui, dishub akan mendapatkan bantuan 54 unit bus baru untuk moda angkutan massal Lampung tersebut. "Sebanyak 54 bus baru itu menjanjikan keamanan, kenyamanan, dan tarif terjangkau. Itu adalah syarat-syarat angkutan umum ideal," tandas Eman.